saatnya perang medsos melawan radikalisme

Peperangan bersenjata sesungguhnya sudah ketinggalan zaman. Dulu perang hanya dimaknai sebagai dua pihak, entah untuk alasan politik atau teritorial, mengadu kekuatan hingga salah satu muncul sebagai pemenang. Si pemenang bisa memaksakan kehendak politik terhadap yang kalah, dan perdamaian—apapun bentuknya itu—kembali terbentuk.

Cara perang dilakukan karenanya rutin berevolusi akibat perkembangan teknologi. Media sosial memaksa kita untuk mendefinisikan ulang makna kata perang itu sendiri.

Perang adalah politik yang dilakukan lewat cara lain. Sementara sekarang kita justru melihat politik narasi yang dipersenjatai. Ini buruk, karena politik tidak akan pernah berhenti. Dulu operasi propaganda media hanya muncul demi mendukung operasi militer di lapangan. Sekarang kita berada dalam situasi dimana operasi militer lapangan justru diciptakan demi mendukung operasi propaganda lewat internet.

Siapapun sekarang tidak bisa berperang tanpa menggunakan media sosial. Kalau kita mengabaikan sosmed, bisa dipastikan di pihak kita tidak akan menang perang.

Yang tidak bisa dibantah adalah kekuatan berpindah tangan dari institusi seperti pemerintah dan perusahaan media besar, beralaih ke individu dan jaringan sipil. Manusia telah menjadi homo digitalis. Artinya abad ini menyaksikan munculnya pemberdayaan individu. Setiap manusia terjaring dan terhubung secara global, dan yang di butuhkan hanyalah sebuah smartphone. Dalam artian itu, rakyat sipil seharusnya diuntungkan. Tapi tidak otomatis seperti itu sih. Sempat muncul narasi tentang utopia dunia cyber—berikan manusia akses ke internet, dan dia akan terbebas—tapi sayangnya realita tidak seperti ini. Alat yang sama akan digunakan oleh pihak penindas dan juga yang ditindas. Sejarah media sosial merupakan cerita tentang pasang surutnya harapan. Tergantung si manusia itu sendiri untuk memanfaatkan alat tempur baru bernama media sosial.

BANOM NU BANSER

Organisasi ini merupakan institusi paramiliter semi-otonom milik Nahdlatul Ulama (NU) yang bergerak langsung di bawah komando Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), penampung semua aspirasi dan inspirasi kaum muda NU.

Sejak berdiri, Banser menjadi saluran kultural yang memiliki keterkaitan erat dengan dunia pesantren, kaum santri, dan kyai. Anggota Banser selalu dibekali ilmu kanuragan, tarekat, penghormatan terhadap ulama, dan lain-lain. Semua itu tetap dipertahankan sebagai tradisi hingga saat ini.

Banser adalah organisasi pemuda NU dalam upaya mengabdi kepada NU, Islam, masyarakat, dan negara Indonesia, khususnya di bidang pengamanan atau upaya menciptakan ketertiban. Mereka konsisten dan setia untuk menegakkan Pancasila dan Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.Namun, ruang geraknya tidaklah sempit.

Melawan musuh ke-Indonesia-an

Menengok ulang kiprah Banser sebagai organisasi paramiliter, tak bisa dilepaskan dari ingatan tentang keberadaan Laskar Hizbullah, salah satu embrio Banser yang didirikan pada 4 Desember 1944. Organisasi besutan KH Wahid Hasyim ini ikut berjasa menghadapi keganasan tentara Belanda dalam Agresi Militer I dan II.

Tekad Laskar Hizbullah dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mengerucutkan pasukan Belanda sebagai musuh bersama. Dalam hal ini, konsep jihad diusung untuk membakar heroisme para pemuda NU dalam berperang melawan Belanda.

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, kedaulatan negara Republik Indonesia diakui dunia. Konsep musuh, khususnya bagi Laskar Hizbullah dan NU pada umumnya, mengalami pergeseran. Namun, bibit musuh bersama sudah mulai lahir sejak peristiwa Madiun pada 1948 (Tragedi PKI-Madiun).

Gesekan kepentingan NU dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) mencapai puncaknya pada 1965. Melihat situasi politik Indonesia yang tak lepas dari konteks global, yaitu perang dingin antara Blok Barat (Amerika) dan Timur (Uni Soviet) menyeret NU untuk tidak tinggal diam.

Di tanah air, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), telah membuat geram kaum santri dan kyai. Aksi sepihak berupa penyerobotan tanah oleh BTI melahirkan konflik dengan anggota NU di akar rumput. Bentrokan fisik menjadi-jadi setelah meletus peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 di Jakarta.

Secara formal, Banser kala itu ditujukan untuk memberikan pengamanan kegiatan Partai NU dan perlindungan fisik kepada para pendukungnya. Namun, tujuan terselubungnya adalah untuk mengantisipasi jika terjadi konfrontasi fisik dengan massa PKI, mengingat kondisi semakin memanas saat itu.

Kekawatiran itu benar-benar terjadi. Pasca-G30S, TNI Angkatan Darat di bawah komando Kolonel Sarwo Edhie menggandeng Banser untuk menghancurkan PKI. Tragedi kemanusiaan meletus di sepanjang akhir tahun 1965 hingga 1966.

Selanjutnya, sepanjang Orde Baru berkuasa, Banser tetap berusaha bersinergi dengan penguasa dan menjadi kekuatan antikomunis yang sangat penting. Namun, menginjak tahun 1980an dan seterusnya, relevansi komunis sebagai musuh bersama memudar.

Sosok musuh dalam Banser tidaklah bersifat kekal dan bukan pula laksana kacamata kuda. Walaupun tetap waspada terhadap bahaya komunisme, namun Banser sangat realistis. Banser sangat memahami bahwa komunisme dalam perkembangan zaman terbukti hanyalah gagasan utopia yang telah bangkrut secara global.

Setelah rezim Soeharto tumbang, Banser melepaskan diri dari hegemoni Orde Baru dan lebih terbuka terhadap sejarah ke-Indonesia-an di masa lalu. Banser berani menengok, merefleksikan, bahkan mempertanyakan peristiwa masa lalu melalui berbagai arena dialog dalam bingkai rekonsiliasi bangsa.

Selanjutnya, di era reformasi, siapa musuh baru mereka? Sebagai organisasi paramiliter, Banser akan tetap di jalurnya dalam menegakkan nasionalisme ke-Indonesia-an? Seiring munculnya kelompok radikal dan teroris, apa yang dilakukan oleh Banser? Kelompok teroris sebagai musuh saat ini?

Banser bukan organisasi yang tugas utamanya menjajakan pengamanan untuk memperoleh keuntungan finansial. Memang diakui, dalam konteks tertentu, melalui prosedur resmi dan formal, Banser memenuhi permintaan pengamanan dengan imbalan sukarela, misalnya acara pesta hajadan.

Namun banyak kali, Banser tampil dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan swakarsa, baik untuk acara khusus NU maupun acara di luar NU. Salah satu yang rutin digelar tanpa diminta adalah membantu pengamanan polisi saat perayaan Natal di gereja-gereja.

Bagi Banser, mengamankan NU, sama dengan mengamankan Indonesia. Membantu polisi dalam mengamankan perayaan Natal di gereja-gereja adalah sama dengan mengamankan ke-Indonesia-an. Maka jangan heran apabila Banser memiliki hubungan yang baik dengan kelompok lintasagama.

Tatkala terjadi rentetan Bom Malam Natal tersebut, Banser mempunyai catatan sejarah yang mendalam. Aksi kelompok radikal dan teroris telah mengusik arah dan masa depan ke-Indonesia-an. Mungkin karena itu pula, pada 24 April 2011, Banser kemudian juga membentuk Detasemen Khusus 99 (Densus 99) yang bertugas menghadapi persoalan radikalisme dan terorisme, layaknya Densus 88 yang dibentuk Polri. Seperti masa-masa sebelumnya, Banser selalu di garda terdepan menghadapi segala ancaman ke-Indonesia-an.

Siapa kita...??

Pancasila...??

NKRI...........??

BANSER pasti bisa jawab pertanyaan itu.

KESULTANAN DI NUSANTARA BUKAN KHILAFAH

KESULTANAN DI NUSANTARA BUKAN KHILAFAH

Oleh Ayik Heriansyah

Film Jejak Khilafah di Nusantara yang diluncurkan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) pada 1 Muharram nanti, barang lama yang dikemas ulang. Narasinya tidak jauh beda dengan 11 tahun silam, ketika HTI menyelenggarakan kampanye serentak di seluruh Indonesia tentang Jejak Syariah dan Khilafah di Indonesia dengan mengadakan diskusi publik dan pembagian booklet. 

Maksud dan tujuan dari film tersebut, melancarkan serangan halus kepada eksistensi Indonesia dengan memanfaatkan emosi keislaman dan sejarah umat melalui momentum peringatan tahun baru hijriyah. Dengan harapan, timbul ketidakpercayaan publik terhadap legalitas Indonesia secara agama dan sejarah. Sambil mengalihkan perhatian dan kepercayaan umat kepada mereka yang sedang memperjuangkan khilafah tahririyah.

Modus mem-frame momen-momen hari besar keagamaan, modus lama yang diulang-ulang HTI. Modus ini kurang efektif, dilihat dari minimnya dukungan umat kepada mereka. Buktinya, tidak satu pun tokoh, pejabat, dan ormas Islam yang membela mereka ketika pemerintah mencabut badan hukum HTI. Umat membiarkan HTI berjuang sendiri, menjadi bulan-bulanan pemerintah karena kegiatan makar mereka. 

Kegagalan HTI meraih dukungan umat melalui framing momen-momen hari besar keagamaan disebabkan oleh lemahnya frame yang mereka buat. HTI seringkali membuat isu yang tidak ada fakta dan realitasnya., sehingga tidak melekat di alam sadar masyarakat. Isu-isu yang dilontarkan HTI, bersifat imajinatif dan imitatif. Khayalan dan kepalsuan. Bertentangan dengan akal sehat dan sejarah. Tidak jarang, bertentangan dengan ide dan metode yang mereka yakini.

Tema Jejak Khilafah di Nusantara,  masih sangat umum dan terlalu jauh kalau mau digiring untuk melegitimasi perjuangan HTI mendirikan khilafah tahririyah. Jejak adalah tanda atau bekas yang ditinggalkan oleh sesuatu yang pernah lewat. Jejak unta menunjukkan pernah ada unta yang lewat. Untanya sudah tidak ada di tempat. Jejak unta bukan unta itu sendiri. Antara jejak unta dengan unta dua hal yang berbeda.

Jejak khilafah yang dimaksud oleh HTI adalah tanda atau bekas hubungan diplomatik antara khilafah umayyah, abbasiyah dan utsmaniyah dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Artinya kesultanan-kesultanan di Nusantara bukan khilafah itu sendiri dan bukan bagian dari khilafah. Proses berdirinya kesultanan-kesultanan di Nusantara berawal dari perpindahan agama raja hindu/budha ke Islam. Kesultanan-kesultanan di Nusantara bukan daerah taklukan (kharajiyah) dari ke-khilafah-an dan bukan bentukan dari ke-khilafah-an. 

Dalam perspektif fiqih siyasah HTI, bentuk pemerintahan yang sah satu-satunya adalah khilafah. Suatu negara/pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara/pemerintahan yang bai’at oleh umat setelah dilakukan proses pemilihan secara bebas tanpa paksaan. Sedangkan para sultan di Nusantara, menjadi kepala negara/pemerintahan melalui sistem pewarisan dari orang tuanya. Sistem putra mahkota, yang menurut fiqih siyasah HTI, tidak sah. 

Keberadaan lebih dari satu orang kepala negara/pemerintahan (sultan) di Nusantara bertentangan dengan prinsip negara khilafah yaitu satu khalifah yang wajib dibai’at untuk seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, menurut fiqih siyasah HTI, kesultanan-kesultanan di Nusantara semuanya tidak termasuk daulah Islamiyah, sistem pemerintahannya bukan sistem Islam, hukum-hukum diterapkan tidak bias dianggap sebagai hukum Islam. 

Tapi, dari perspektif fiqih siyasah Syafi’iyah yang dianut oleh mayoritas ulama di Nusantara, kesultanan-kesultanan tersebut absah. Suatu negara boleh menggunakan sistem putra mahkota dan umat Islam absah memiliki lebih dari satu orang kepala negara/pemerintahan (khalifah/sultan) pada waktu bersamaan. Maknanya umat Islam boleh hidup, beribadah dan beramal di beberapa negara yang berbeda, dengan kepala negara/pemerintahan yang berbeda pula. 

Mengangkat dua khalifah boleh jika di antara dua Khalifah jika jaraknya berjauhan dan terdapat pemisah alami (haajiz thabi’iy) seperti laut, atau ada musuh di antara keduanya, yang tidak mampu dikalahkan oleh salah satu dari keduanya. Ini pendapat Imam Haramain, Al-Ghazali, Abdul Qahir Al Baghdadi. (Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fil Islam, hlm. 313; Jamal Ahmad Sayyid Jaad Al Marakbi, Al Khilafah Al Islamiyyah Bayna Nuzhum Al Hukm Al Mu’ashirah, hlm. 65-67).  

Melihat kondisi geografis Nusantara yang terpisah-pisah, rasanya sulit menerapkan fiqih siyasah HTI. Untung HTI hadir di Indonesia pada abad ke-20. Seandainya HTI sudah ada di Nusantara pada abad 13 – 17, pasti kesultanan-kesultanan itu di-kufur-kufur-kan oleh syabab HTI dan para sultan-nya di-bully.

KH Hasyim Asy’ari Penentu Tanggal Kemerdekaan RI?

Pertaruhan jiwa dan raga bangsa Indonesia selama selama menghadapi penjajah puncaknya terjadi ketika kemerdekaan rakyat Indoensia akan diproklamasikan. Mereka melalui sejumlah penjajahan, baik oleh Belanda, Jepang, dan tentara sekutu yang dibonceng NICA (Belanda) untuk kembali melakukan agresi militer. 

Kesempatan kembali menduduki Indonesia dilakukan Belanda ketika sekutu berhasil mengalahkan Jepang pada 1945. Jepang sendiri pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942. Saat Nippon mengaku sebagai saudara tua sehingga sebagian masyarakat Indonesia terkecoh. 

Namun, makin hari Jepang justru menampakkan belangnya sebagai negara yang juga ingin menjajah Indonesia. Keberhasilan sekutu mengalahkan Jepang memiliki konsekuensi bahwa negeri jajahan Jepang kembali ke pelukan sekutu, termasuk Indonesia. 

Namun, para tokoh pergerakan nasional, para pemuda, dan ulama tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena terjadi kekosongan kekuasaan administrasi. Para pemuda berperan aktif menggerakkan dan mendorong Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. 

Walau Soekarno sempat merasa bimbang memikirkan perjanjian Jepang dan seukut itu, tetapi pada akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sesuai tradisinya setiap hendak melaksanakan hal-hal penting, Soekarno meminta nasihat ulama. Ia meminta nasihat sekaligus restu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari terkait waktu dan tanggal kemerdekaan yang tepat. Meminta nasihat terjadi ketika Bung Karno, dan kawan-kawan hendak memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. 

Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan, Bung Karno sowan Kiai Hasyim Asy’ari. Kiai Hasyim Asy’ari memberi masukan, hendaknya proklamasi dilakukan hari Jumat pada Ramadhan. Jumat itu Sayyidul Ayyam (penghulunya hari), sedangkan Ramadhan itu Sayyidus Syuhur (penghulunya bulan). Hari itu tepat 9 Ramadhan 1364 H, bertepatan dengan 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. 

Hal itu sesuai dengan catatan Aguk Irawan MN dalam Sang Penakluk Badai: Biografi KH Hasyim Asy’ari (2012) yang menyatakan bahwa awal Ramadhan, bertepatan dengan tanggal 8 Agustus, utusan Bung Karno datang menemui KH Hasyim Asy’ari untuk menanyakan hasil istikharah para kiai, sebaiknya tanggal dan hari apa memproklamirkan kemerdekaan? 

Dipilihlah hari Jumat (sayyidul ayyam) tanggal 9 Ramadhan (sayyidus syuhur) 1364 H tepat 17 Agustus 1945, dan lihatlah apa yang dilakukan Bung Karno dan ribuan orang di lapangan saat itu, dalam keadaan puasa semua berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit untuk keberkahan negeri ini. 

Tak lama dari itu, sahabat Mbah Hasyim semasa belajar di Mekkah (Hijaz) yang memang selama itu sering surat-menyurat, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti besar Palestina untuk pertama kali memberikan dukungan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan hari kemerdekaan Indonesia dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KH Hasyim Asy’ari. Lalu Kiai Hasyim mengumpulkan para ulama secara bersama-sama untuk melakukan munajat kemudian istikharah agar Allah memberi petunjuk hari yang tepat. 

Maka setelah para ulama memusyawarahkan hasil istikharahnya, dipilihlah tanggal 9 Ramadhan 1364 H yang secara kebetulan itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Angka Sembilan adalah simbol numerik tertinggi, hari Jumat adalah penghulu atau raja-nya hari dalam sepekan dan Ramadhan adalah rajanya bulan dalam setahun. Adapun naskah proklamasi disusun dinihari jelang 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda (kini Jalan Imam Bonjol Nomor 1). 

Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Beberapa orang Jepang, selain Maeda, juga ada di sana. Di antara peristiwa besar tersebut, sebelumnya para tokoh pergerakan nasional dan juga para ulama jauh-jauh hari telah mempersiapkan dasar negara yang akan menjadi pijakan Indonesia merancang Undang-Undang. Seperti dasar negara Pancasila yang pertama kali dimunculkan pada 1 Juni 1945. 

Hal itu menunjukkan rekam jejak perjuangan panjang bangsa Indonesia yang terus berupaya meraih kemerdekaan setelah pertarungan fisik dan senjata yang kerap kali terjadi. Para tokoh pergerakan nasional, termasuk para ulama pesantren berjuang mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah negara dengan merancang dasar negara. 

Di sini KH Wahid Hasyim berperan besar. Fakta ini membantah klaim Belanda yang mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah bentukan Jepang. Padahal sudah diperjuangkan dan telah dipersiapkan secara matang oleh para tokoh bangsa. 

Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, Belanda hanya mengakui penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Peran NU dalam mempersiapkan berdirinya negara bangsa bahkan dilakukan lima tahun sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan resmi menunjuk Soekarno dan Mohammad Hatta untuk memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam Muktamar ke-15 NU pada 15-21 Juni 1940 di Surabaya, Jawa Timur. 

Selain sejumlah problem bangsa, dalam Muktamar ini, NU membahas sekaligus memutuskan perihal kepemimpinan nasional. Keputusan ini berangkat dari keyakinan NU bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan segera tercapai. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010).

Hal itu ditindaklanjuti dengan menggelar rapat tertutup guna membicarakan siapa calon yang pantas untuk menjadi presiden pertana Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diperuntukkan bagi 11 orang tokoh NU yang saat itu dipimpin oleh KH Mahfudz Shiddiq dengan mengetengahkan dua nama yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Rapat berkahir dengan kesepakatan Soekarno calon presiden pertama, sedangkan Mohammad Hatta yang ketika itu hanya mendapat dukungan satu suara, sebagai wakil presiden. 

Pembahasan calon presiden pertama dalam Muktamar ke-15 NU tersebut menunjukkan kematangan NU dalam mengkaji masalah-masalah sosial-politik kala itu. Bahkan, ketika peneguhan negara pasca-Proklamasi Kemerdekaan kembali mendapat gangguan penjajahan maupun pemberontakan, NU tegas mempertahankan konsep kepemimpinan nasional berbasis negara bangsa. (Fathoni)

#INDONESIA_BILADI

#BANSER_UNTUK_NEGERI

Sumber: www.nu.or.id

#HubbulWathonMinalIman