Banyak orang kecewa karena Jakarta gagal lockdown. Gagal pula karantina wilayah. Padahal persiapan dan koordinasi sudah 99% hampir pasti. Rapat terbatas dengan Jokowi dianggap formalitas yang pasti ACC.
Karantina wilayah fokus kepada menahan orang dalam satu wilayah untuk tidak keluar masuk. Misal di Jakarta diberlakukan, maka tak ada yang bisa masuk dan keluar dari Jakarta untuk alasan apapun. Kecuali pengiriman barang. Wilayah akan dijaga polisi sepanjang waktu, 24 jam. Dan pemerintah bertanggung jawab memberi kebutuhan dasar setiap warga dan hewan peliharaan dalam wilayah yang dikarantina.
Dalam poin terakhir tersebut, kemudian dijadikan bahan serangan oleh sekelompok orang. Menuding pemerintah tidak mau mengeluarkan uang untuk warganya sendiri. Lari dari tanggung jawab dan sebagainya.
Mungkin kalian sudah mendengar atau membaca pernyataan para eks pejabat yang semacam itu. Menolak karantina wilayah berarti menolak membiayai kebutuhan masyarakat selama terjadi wabah.
Lalu pemilihan aturan darurat sipil dianggap sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Yang kemudian membodohi masyarakat dengan imajinasi liar, bahwa rakyat butuh makan dan kesehatan, kenapa malah dikasi pentungan?
Saya yakin mereka semua tahu apa itu darurat sipil. Mereka hanya sedang pura-pura ngga tau, supaya bisa memprovokasi masyarakat.
Darurat sipil itu bahasa hukum dan aturan. Bahasanya begitu. Pemilihan darurat sipil ini dilakukan karena Presiden tak setuju dengan lockdown atau karantina wilayah. Kalaupun memang ada yang harus ditingkatkan, anjuran jaga jarak, diam di rumah dilakukan lebih disiplin lagi. Dan itu dapat diatur sekaligus dengan darurat sipil, agar ada cara dan hukumnya, bagi aparat untuk membubarkan acara yang melibatkan keramaian. Yang sebelumnya kan baru anjuran dan negosiasi kekeluargaan. Nah sekarang dibuat jelas agar ada aturannya, ada SOP nya.
Seharusnya, upaya pemerintah ini didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Termasuk orang yang menuntut lockdown. Karena darurat sipil ini jauh lebih ringan dan manusiawi. Tapi anehnya kebanyakan mereka malah menolak darurat sipil dan menakut-nakuti nanti polisi bertindak tegas dan ketat. Padahal kan kebalik. Justru lockdown itulah yang tindakan paling ekstrim dan ketat.
Tapi ya sudah. Hikmahnya kita jadi tahu bahwa memang ada sekelompok orang yang benar-benar ingin merebut kekuasaan. Buktinya revolusi mulai disuarakan. Dan eks pejabat mulai menuduh Presiden ingin mempertahankan kekuasaannya. Yang secara tidak langsung mereka sebenarnya mengakui, bahwa merebut kekuasaan itu memang benar-benar mereka rencanakan. Hahaha
Lalu, kenapa masih ada orang yang kecewa Jokowi menolak karantina wilayah? Jika kalian membaca artikel saya yang sebelumnya, maka kalian akan tahu bahwa rencana karantina wilayah ini sudah dibicarakan oleh banyak orang kalangan elite. Mereka sudah tahu dan yakin itu akan terjadi. Tapi karena batal, ya mereka kecewa. Itu biasa. Yang batal-batal itu selalu mengecewakan.
Yang menyakitkan itu bukan kegagalan atau batalnya. Tapi karena harapan dan persiapannya. Orang-orang sudah terlanjur bersiap-siap, itu masalahnya.
Lalu apa ruginya? Ya banyak. Misal Jakarta lockdwon atau karantina wilayah, otomatis semua barang-barang akan naik. Pemprov DKI bisa berubah jadi supermarket. Lah iya, wong masker saja mereka jual 300 ribu perkotak. Lalu setelah menuai banyak protes, turun jadi 124 ribu. Ya tetap saja masih untung banyak, karena harga aslinya sekitar 25-30 ribu rupiah untuk merek yang sama.
Pengusaha-pengusaha musiman juga pasti sudah bersiap memborong barang-barang yang sekiranya dibutuhkan masyarakat. Tak lupa beli dollar yang banyak. Karena kemungkinan terjadi inflasi, ekonomi memburuk dan dollar semakin mahal.
Maka ketika karantina wilayah batal diterapkan, rencana mereka pun jadi berantakan. Rugi. Gagal dapat untung besar. Apalagi rupiah mulai melunak dan tidak lagi naik tajam seperti hari-hari sebelumnya.
Bagi pejabat daerah, batalnya karantina wilayah juga berarti batalnya aliran dana tambahan dari pusat. Mereka dipaksa bekerja dan menggunakan anggaran yang sudah ada. Realokasi. Misal dana anggaran formula E atau lem aibon dialihkan untuk penanganan Corona. Dipaksa menyediakan APD dan sebagainya yang pasti menguras kantong. Tidak bisa bebas mengutak atik anggaran dengan alasan karantina wilayah.
Kita sebagai rakyat biasa yang tidak punya hubungan dengan pejabat daerah, tidak punya bisnis dengan Gubernur, ya santai saja. Malah mungkin tak tahu bahwa di dalam terjadi pergolakan semacam ini.
~Alifurrahman~
Tidak ada komentar:
Posting Komentar